Pemerintah Kota Samarinda menginstruksikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan segera berkoordinasi dengan Perumda Tirta Kencana untuk memasang jaringan pipa hidran gratis di Jalan Rajawali 1. Koordinasi itu mencakup kajian kebutuhan dan perincian biaya pemipaan yang transparan serta efisien. Wali Kota Andi Harun menargetkan laporan hasil kajian teknis itu selesai dalam sepekan atau paling lambat pekan depan.
SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun memerintahkan Disdamkarmat setempat menggandeng Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda untuk merinci kebutuhan pipa bawah tanah yang akan tersambung ke saluran air bersih kota. Instruksi itu disampaikan saat ia menerima audiensi Pengurus Yayasan Pasukan Mencegah Kebakaran (PMK) Balakarcana Kota Samarinda.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Harun didampingi perwakilan Disdamkarmat Kota Samarinda, sementara delegasi relawan dipimpin Ketua Umum Balakarcana Kota Samarinda Sidik Umardani. Pemasangan pilar hidran di sekitar pos operasional Jalan Rajawali 1 menjadi salah satu agenda yang dibahas.
Yayasan PMK Balakarcana menyampaikan rencana pemasangan pilar hidran di sekitar pos operasional mereka. Pilar hidran itu sudah dibeli secara mandiri oleh yayasan, sehingga pekerjaan fisik yang tersisa tinggal penyambungan pipa bawah tanah ke saluran air bersih kota.
Jaringan pipa hidran bawah tanah berfungsi sebagai penyedia pasokan air bertekanan tinggi tanpa batas karena terhubung langsung ke pipa utama. Dengan infrastruktur itu, relawan maupun petugas pemadam tidak perlu lagi mondar-mandir mengisi ulang tangki armada.
Mereka cukup menyambungkan selang langsung ke pilar terdekat untuk memadamkan api. Cara itu dinilai lebih efektif terutama di kawasan gang sempit yang sulit ditembus kendaraan besar.
Data Disdamkarmat Kota Samarinda mencatat 185 kejadian kebakaran sepanjang tahun lalu. Kejadian itu didominasi area permukiman warga akibat korsleting listrik.
Kerentanan serupa berlanjut pada tahun ini. Hingga bulan Juli saja, sudah terjadi 133 kasus kebakaran di ibu kota Kalimantan Timur tersebut.
Tingginya angka kejadian itu membuat sinergi pengadaan infrastruktur hidran antara Pemkot Samarinda dan kelompok relawan dinilai krusial. Tujuannya mempercepat waktu tanggap penanganan sekaligus meminimalkan risiko korban jiwa di lapangan.
Selain soal pipa hidran, Yayasan PMK Balakarcana memohon bantuan unit dan peralatan operasional baru. Pemkot Samarinda berupaya memenuhi permohonan itu dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Umum Balakarcana Kota Samarinda Sidik Umardani mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah. Ia memaparkan bahwa armada serta sarana prasarana operasional yang dimiliki relawan saat ini memang memerlukan peremajaan.
Yayasan PMK Balakarcana kini mengoperasikan delapan kendaraan pemadam kebakaran dan empat mesin pemadam portabel. Dari empat mesin portabel itu, dua unit diperoleh melalui swadaya internal, sedangkan dua unit lainnya merupakan bantuan Pemkot Samarinda pada 1999.
"Koordinasi ini bertujuan mengkaji kebutuhan serta merinci biaya pemipaan secara transparan dan efisien," kata Andi Harun.