Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menegaskan SIPD-RI wajib menjadi alat kontrol program pembangunan daerah, bukan sekadar kewajiban administrasi birokrasi. Instruksi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pendalaman Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang Jasa Pemprov Kaltim bersama KPK RI di Pendopo Odah Etam, Samarinda. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah diminta memastikan dokumen perencanaan saling sinkron untuk menutup celah inefisiensi anggaran.
SAMARINDA — Rapat koordinasi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti sinkronisasi dokumen perencanaan sebagai titik rawan penyimpangan anggaran daerah. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyebut sistem digital SIPD-RI harus dijalankan penuh, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi.
Enam dokumen wajib saling terhubung dalam platform itu: RKPD, Renja, RPJMD, KUA-PPAS, RKA, dan DPA. Rudy meminta setiap OPD memastikan tidak ada dokumen yang terputus dari alur perencanaan.
Rudy menyoroti kebiasaan lama berupa program yang baru muncul saat proses penganggaran berjalan. Menurutnya, pola itu membuka ruang inefisiensi fiskal daerah.
"Jangan ada program yang tiba-tiba muncul ketika sudah masuk tahap penganggaran," kata Rudy Mas'ud.
Ia juga mengingatkan bahwa SIPD-RI bukan sekadar formalitas birokrasi. "Saya ingatkan bahwa sistem digital ini tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administrasi birokrasi di daerah, dan harus dijalankan," ujarnya dalam forum yang digelar di Pendopo Odah Etam, Samarinda.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah IV.1 KPK RI Andy Purwana menempatkan tahap perencanaan sebagai fondasi utama pencegahan korupsi. Risiko penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) meningkat ketika perencanaan lemah.
"Perencanaan merupakan fondasi utama dalam mencegah terjadinya praktik korupsi dan kesuksesan pembangunan daerah. Jika perencanaan tidak matang, maka potensi risiko penyimpangan di tahap berikutnya akan semakin besar," ujar Andy.
KPK meminta setiap tahapan penganggaran yang melibatkan OPD dan legislatif daerah dijalankan transparan. Salah satu yang ditekankan adalah kedisiplinan mencatatkan usulan pokok-pokok pikiran (pokir) ke dalam SIPD-RI.
Pemprov Kaltim bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berkomitmen mengawal ketat lini masa pengerjaan program. Komitmen itu disampaikan sebagai respons atas arahan supervisi KPK.
Dua target utama pengawalan tersebut: realisasi kegiatan fiskal merujuk pada basis data sektoral yang akurat, dan penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Pemprov berharap pola itu membuat manfaat program lebih terasa bagi masyarakat Kaltim.