KALIMANTAN TIMUR — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menolak menjawab pertanyaan awak media soal nasib utang proyek kereta cepat Whoosh hingga dividen Danantara senilai Rp 120 triliun. Ia hanya memberi isyarat bahwa semua isu tersebut akan dijawab pada agenda APBN KITA di kantor Kemenkeu dalam waktu dekat.
Suahasil ditemui usai menghadiri Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Saat itu ia tampil dengan kemeja biru muda, dasi bergaris putih, dan jas hitam, didampingi sejumlah jajarannya di ruang Sidang Paripurna DPD, Nusantara V.
Alih-alih menjawab, Suahasil memilih bungkam ketika awak media memberondongnya dengan pertanyaan. Ia lalu memberi isyarat agar semua pertanyaan dijawab pada agenda rutin Kemenkeu, APBN KITA, yang rencananya digelar dalam waktu dekat.
Pertanyaan yang diajukan menyentuh sejumlah isu sensitif yang mencuat di penghujung masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan. Berikut poin-poinnya:
Dari empat isu itu, dua di antaranya menyangkut langsung posisi fiskal negara: peringkat utang INA dan setoran dividen Danantara. Sisanya berkaitan dengan pengelolaan likuiditas pemerintah di perbankan serta beban utang proyek infrastruktur strategis.
Pelimpahan penyelesaian utang proyek Whoosh ke Kemenkeu mulai 15 September 2026 menjadi salah satu pertanyaan yang tidak dijawab Suahasil. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sejak awal dibiayai kombinasi modal negara dan pinjaman konsorsium, dan perpindahan tanggung jawab fiskalnya bertepatan dengan pergantian menteri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kemenkeu soal skema penyelesaian utang tersebut maupun besaran kewajiban yang harus ditanggung APBN.
Isu lain yang mencuat adalah rencana setoran dividen BPI Danantara ke Kemenkeu sebesar Rp 120 triliun. Angka ini signifikan bagi postur APBN 2026, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan yang masih besar.
Berbarengan dengan itu, Fitch Ratings Indonesia menyesuaikan peringkat utang INA menjadi BBB dengan Outlook Negatif. Penyesuaian peringkat oleh lembaga pemeringkat biasanya menjadi perhatian investor obligasi karena memengaruhi biaya pinjaman dan persepsi risiko.
Suahasil dilantik sebagai Menkeu berdasarkan Keputusan Presiden 97 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kabinet Merah Putih di sisa masa jabatan 2024-2029. Ia dilantik langsung oleh Presiden Prabowo sebagai pengganti Purbaya yang menjabat Menkeu selama satu tahun terakhir.
Pada Selasa (15/9), Purbaya resmi melepas jabatannya dalam proses Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Bagi pelaku pasar, sinyal yang ditunggu adalah sikap Suahasil atas empat isu tadi, khususnya soal peringkat INA dan setoran dividen Danantara, karena keduanya bersinggungan langsung dengan persepsi risiko fiskal dan arus kas negara. Investasi mengandung risiko.