KALIMANTAN TIMUR — Josephine menilai bahwa negara-negara anggota ASEAN kerap memandang kedaulatan AI secara terbatas, hanya sebagai persoalan kepemilikan dan perlombaan teknologi. Pandangan ini, menurut dia, perlu diluruskan agar adopsi AI di kawasan tidak terhambat oleh ambisi yang tidak realistis.
Dalam paparannya, Josephine menekankan bahwa biaya pembangunan ekosistem AI sangat besar dan rantai teknologinya bergantung pada pasokan global yang kompleks. “Sangat sedikit yang bisa berharap untuk membangun atau memilikinya di setiap level,” ujarnya. Ia mencontohkan, sebagian besar negara ASEAN memiliki prioritas anggaran lain, seperti merawat populasi yang menua, perawatan kesehatan, atau pendidikan.
Josephine menawarkan tiga pendekatan bagi negara-negara ASEAN untuk menyikapi isu kedaulatan AI. Pertama, memastikan kemampuan untuk memanfaatkan dan mengatur AI demi kepentingan masyarakat luas. Kedua, memiliki otonomi dalam menentukan mitra, sumber teknologi, serta bentuk kerja sama yang sesuai. Ketiga, memperkuat fondasi ekosistem AI melalui dukungan terhadap institusi riset, komunitas pengembang, dan pengembangan talenta digital.
“Ketiga tujuan ini akan membutuhkan upaya yang cukup besar untuk dicapai. Tetapi itu cara yang membantu kita melindungi warga negara dan kepentingan strategis kita,” kata Josephine.
Meskipun ada tantangan, Josephine melihat Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk memperluas adopsi AI. Hal ini didorong oleh populasi muda yang terhubung secara digital, pemerintah yang mendorong peningkatan keterampilan AI, serta pembangunan infrastruktur yang masif. Kapasitas pusat data baru di kawasan diperkirakan meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 2025 hingga 2030.
“Kekuatan ASEAN tidak pernah berasal dari keseragaman. Kekuatan ASEAN selalu berasal dari kemampuan kita untuk bekerja sama meskipun memiliki perbedaan,” tutup Josephine.